Jumat, 23 Maret 2012
Pengelolaan Sumber Daya Laut Berwawasan Lingkungan
Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Potensi sumber daya perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah laut nusantara. Sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalam laut Indonesia adalah terdapat berbagai jenis bahan mineral, yakni minyak bumi dan gas. Seluruh potensi kelautan ini perlu dikelola dan dikembangkan bagi kepentingan pembangunan nasional secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan sumber daya laut tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana atau teknologi modern ramah lingkungan.
Pemerintah diharapkan kembangkan potensi sumberdaya laut
Jakarta (ANTARA News) Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut yang begitu panjang Indonesia tentunya menyimpan potensi alam yang luar biasa. Namun kekayaan alam yang berlimpah tersebut belum diimbangi keseriusan pemerintah untuk mengembangkannya.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Indra Jaya mengemukakan hal itu dalam orasi ilmiahnya topik yang disampaikan mengenai Pengindraan Jauh Sumberdaya Laut dengan Teknologi Akustik untuk Pembangunan Benua Maritim Indonesia, demikian keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Dalam orasi tersebut, Indra Jaya menyampaikan begitu pentingnya teknologi akustik, untuk pemanfaatan potensi SDA laut, baik hayati maupun non hayati.
"Sebagai negara dengan luas laut 2/3 wilayahnya, maka Indonesia harus terus mengembangkan teknologi bidang maritim. Hal ini tentu sangat penting, mengingat masih banyak potensi kelautan kita yang belum diketahui," kata Indra Jaya, dalam rangka Dies Natalis IPB ke 48, di Bogor, Sabtu .
Menurut dia, kondisi bawah air yang gelap gulita, tentunya membutuhkan teknologi khusus untuk bisa mengetahui apa isi dan bagaimana bentuk kehidupan yang ada dalam kegelapan laut.
"Selain itu juga perlu diketahui bentuk/kontur dasar laut serta apa saja yang terkandung didalamnya," ungkap Indra Jaya yang juga Dekan FPIK-IPB serta ketua dewan pakar Indonesia Maritime Institute (IMI).
Hadir dalam orasi ilmiah tersebut, Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto dan Senat Guru Besar IPB. Selain Indra Jaya, Orasi juga dilakukan oleh Prof Mulyono Baskoro dan Prof Ervizal Zuhud.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Indra Jaya mengemukakan hal itu dalam orasi ilmiahnya topik yang disampaikan mengenai Pengindraan Jauh Sumberdaya Laut dengan Teknologi Akustik untuk Pembangunan Benua Maritim Indonesia, demikian keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Dalam orasi tersebut, Indra Jaya menyampaikan begitu pentingnya teknologi akustik, untuk pemanfaatan potensi SDA laut, baik hayati maupun non hayati.
"Sebagai negara dengan luas laut 2/3 wilayahnya, maka Indonesia harus terus mengembangkan teknologi bidang maritim. Hal ini tentu sangat penting, mengingat masih banyak potensi kelautan kita yang belum diketahui," kata Indra Jaya, dalam rangka Dies Natalis IPB ke 48, di Bogor, Sabtu .
Menurut dia, kondisi bawah air yang gelap gulita, tentunya membutuhkan teknologi khusus untuk bisa mengetahui apa isi dan bagaimana bentuk kehidupan yang ada dalam kegelapan laut.
"Selain itu juga perlu diketahui bentuk/kontur dasar laut serta apa saja yang terkandung didalamnya," ungkap Indra Jaya yang juga Dekan FPIK-IPB serta ketua dewan pakar Indonesia Maritime Institute (IMI).
Hadir dalam orasi ilmiah tersebut, Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto dan Senat Guru Besar IPB. Selain Indra Jaya, Orasi juga dilakukan oleh Prof Mulyono Baskoro dan Prof Ervizal Zuhud.
Kembangkan Potensi Laut
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menggaet Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar terlibat dalam pengkajian, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan di pulau-pulau kecil dan Pulau Takabonerata.
Nota kesepahaman (MoU) pelaksanaan kerja sama pekerjaan tersebut ditandatangani di Kampus Unhas di Makassar, Rabu, antara Rektor Unhas Prof Dr Idrus A Paturusi dan Bupati Kepulauan Selayar Drs H. Syahrir Wahab, MM, disaksikan pejabat kedua pihak.
Pada kesempatan yang sama, Unhas juga menandatangani nota kesepahaman dengan Coral Triangle Center (CTC) yang berkedudukan di Sanur Bali diwakili Riry Jauhari, MSc, sebagai mitra dalam pelaksanaan pengkajian sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kerjasama yang berlangsung tiga tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas kesepakatan kedua pihak itu, mencakup pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pengembangan pulau-pulau kecil untuk kepentingan pendidikan, ekonomi, wisata di Pulau Takabonerate. Termasuk juga di dalamnya adalah kegiatan desiminasi, sosialisasi dan advokasi.
Unhas akan melaksanakan kerja sama ini di lapangan dengan ujung tombak Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Unhas.
Sementara kerja sama dengan CTC dititikberatkan pada hubungan kerja profesional yang menguntungkan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama ini. Oleh sebab itu dengan Unhas, CTC akan berupaya mewujudkan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan wilayah, kemitraan dan pengabdian pada masyarakat, serta melaksanakan studi kasus tentang konservasi laut.
Rektor Unhas Idrus A Paturusi menyambut baik kerja sama ini, karena Unhas memiliki sumber daya manusia yang dapat bermitra dengan Pemkab Kepulauan Selayar.
"Ini merupakan satu kesempatan baik, apalagi ada satu pulau kosong yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor peternakan sapi," kata Idrus Paturusi.
Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Syahrir Wahab mengatakan, wilayah yang dipimpinnya memiliki 130 pulau, 29 pulau di antaranya berpenduduk. Di Kepulauan Takabonerate sendiri terdapat 27 pulau, baru tujuh pulau di antaranya yang sudah berpenghuni.
"Luas daratan Kabupaten Kepulauan Selayar 1.357,03 km persegi dan laut seluas 9.146,66 km persegi," ujar Bupati yang juga alumni Fakultas Sosial Politik Unhas tersebut.
Nota kesepahaman (MoU) pelaksanaan kerja sama pekerjaan tersebut ditandatangani di Kampus Unhas di Makassar, Rabu, antara Rektor Unhas Prof Dr Idrus A Paturusi dan Bupati Kepulauan Selayar Drs H. Syahrir Wahab, MM, disaksikan pejabat kedua pihak.
Pada kesempatan yang sama, Unhas juga menandatangani nota kesepahaman dengan Coral Triangle Center (CTC) yang berkedudukan di Sanur Bali diwakili Riry Jauhari, MSc, sebagai mitra dalam pelaksanaan pengkajian sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kerjasama yang berlangsung tiga tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas kesepakatan kedua pihak itu, mencakup pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pengembangan pulau-pulau kecil untuk kepentingan pendidikan, ekonomi, wisata di Pulau Takabonerate. Termasuk juga di dalamnya adalah kegiatan desiminasi, sosialisasi dan advokasi.
Unhas akan melaksanakan kerja sama ini di lapangan dengan ujung tombak Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Unhas.
Sementara kerja sama dengan CTC dititikberatkan pada hubungan kerja profesional yang menguntungkan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama ini. Oleh sebab itu dengan Unhas, CTC akan berupaya mewujudkan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan wilayah, kemitraan dan pengabdian pada masyarakat, serta melaksanakan studi kasus tentang konservasi laut.
Rektor Unhas Idrus A Paturusi menyambut baik kerja sama ini, karena Unhas memiliki sumber daya manusia yang dapat bermitra dengan Pemkab Kepulauan Selayar.
"Ini merupakan satu kesempatan baik, apalagi ada satu pulau kosong yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor peternakan sapi," kata Idrus Paturusi.
Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Syahrir Wahab mengatakan, wilayah yang dipimpinnya memiliki 130 pulau, 29 pulau di antaranya berpenduduk. Di Kepulauan Takabonerate sendiri terdapat 27 pulau, baru tujuh pulau di antaranya yang sudah berpenghuni.
"Luas daratan Kabupaten Kepulauan Selayar 1.357,03 km persegi dan laut seluas 9.146,66 km persegi," ujar Bupati yang juga alumni Fakultas Sosial Politik Unhas tersebut.
Kekayaan Laut Indonesia
Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan memiliki berbagai macam kekayaan alam yang sangat berlimpah. Laut Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta km2 menyimpan banyak kekayaan luarbiasa, explorasi yang dilakukan berbagai pihak baik institusi pemerintah maupun suasta menemukan banyak fakta baru mengenai kekayaan yang terkandung di laut Indonesia.
Salah satu kegiatan yang digagas oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan melibatkan melibatkan 62 peserta, terdiri dari 27 peneliti dan 10 teknisi dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dan 25 dosen dari 18 perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dalam acara yang bertajuk “Expedisi Perairan Sulawesi dan Laut NTT” tersebut dilakukan berbagai penelitian bidang kelautan yang mencakup biologi laut (karang, ikan, mangrove, lamun, komunitas, dan cetacean), dinamika laut (pola arus, kimia, plankton dan mikrobiologi), geologi dan bathymetry laut, serta bidang sosial budaya dari masyarakat tradisional.
Di ungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Zainal Arifin bahwa, Ekspedisi kedua perairan ini dilakukan secara integrasi yang melibatkan hampir semua bidang-bidang penelitian kelautan dan memilih lokasi perairan Kendari di pantai timur Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Laut Banda dan perairan Lamalera yang masuk dalam kawasan Laut Sawu bagian utara.
Hasil dari expedisi tersebut Ditemukan fakta baru mengenai kekayaan laut indonesia, di antaranya pemanfaatan kepiting bakau (Scylla serrata) tergolong tingkat tinggi pada daerah mangrove di Delta Lasolo yang dikhawatirkan menyebabkan “over fishing”. Yaitu penangkapan kepiting secara besar-besaran baik ikan besar maupun kecil, sehingga kepiting – kepiting tersebut tidak sempat berkembang biak dan akhirnya menjadi langka.
Tak hanya itu, expedisi yang menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya VIII milik LIPI ini juga mendapatkan temuan jenis karang yang hidup di perairan Kendari (endemik species) dan juga jenis tiram Saccostrea cucullata dalam keadaan mati karena pengaruh sedimentasi aktivitas tambang di daratan.
Sementara itu, pada ekspedisi perairan Lamalera memperlihatkan kondisi perairan tersebut termasuk subur, terutama bagian selatan (Laut Sawu). Hal ini, terlihat dari tingginya kandungan nutrient (fosfat, nitrat, silikat), total suspended solid, tingkat kesuburan planktonik dan bakteriologis (bakteri heterotrofik dan bakteri produktivitas).
Pada expedisi ini ditemukan pula jenis-jenis ikan karang yang sebarannya sangat terbatas (hanya ada di Indonesia dan Filipina). Ikan-ikan tersebut adalah Cirriailabrusflavidorsalis dan Cyprinocirrhites polyactis. Ditemukan pula ascidian (salah satu komunitas benthik) yang umumnya hidup di perairan dangkal.”yang sangat menggembirakan pula adalah ditemukan nya 35 ekor jenis lumba-lumba dari spesies Turciop truucatus (lumba-lumba hidung botol).
Salah satu kegiatan yang digagas oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan melibatkan melibatkan 62 peserta, terdiri dari 27 peneliti dan 10 teknisi dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dan 25 dosen dari 18 perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dalam acara yang bertajuk “Expedisi Perairan Sulawesi dan Laut NTT” tersebut dilakukan berbagai penelitian bidang kelautan yang mencakup biologi laut (karang, ikan, mangrove, lamun, komunitas, dan cetacean), dinamika laut (pola arus, kimia, plankton dan mikrobiologi), geologi dan bathymetry laut, serta bidang sosial budaya dari masyarakat tradisional.
Di ungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Zainal Arifin bahwa, Ekspedisi kedua perairan ini dilakukan secara integrasi yang melibatkan hampir semua bidang-bidang penelitian kelautan dan memilih lokasi perairan Kendari di pantai timur Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Laut Banda dan perairan Lamalera yang masuk dalam kawasan Laut Sawu bagian utara.
Hasil dari expedisi tersebut Ditemukan fakta baru mengenai kekayaan laut indonesia, di antaranya pemanfaatan kepiting bakau (Scylla serrata) tergolong tingkat tinggi pada daerah mangrove di Delta Lasolo yang dikhawatirkan menyebabkan “over fishing”. Yaitu penangkapan kepiting secara besar-besaran baik ikan besar maupun kecil, sehingga kepiting – kepiting tersebut tidak sempat berkembang biak dan akhirnya menjadi langka.
Tak hanya itu, expedisi yang menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya VIII milik LIPI ini juga mendapatkan temuan jenis karang yang hidup di perairan Kendari (endemik species) dan juga jenis tiram Saccostrea cucullata dalam keadaan mati karena pengaruh sedimentasi aktivitas tambang di daratan.
Sementara itu, pada ekspedisi perairan Lamalera memperlihatkan kondisi perairan tersebut termasuk subur, terutama bagian selatan (Laut Sawu). Hal ini, terlihat dari tingginya kandungan nutrient (fosfat, nitrat, silikat), total suspended solid, tingkat kesuburan planktonik dan bakteriologis (bakteri heterotrofik dan bakteri produktivitas).
Pada expedisi ini ditemukan pula jenis-jenis ikan karang yang sebarannya sangat terbatas (hanya ada di Indonesia dan Filipina). Ikan-ikan tersebut adalah Cirriailabrusflavidorsalis dan Cyprinocirrhites polyactis. Ditemukan pula ascidian (salah satu komunitas benthik) yang umumnya hidup di perairan dangkal.”yang sangat menggembirakan pula adalah ditemukan nya 35 ekor jenis lumba-lumba dari spesies Turciop truucatus (lumba-lumba hidung botol).
Potensi Laut Untuk Mengatasi Krisis
Laut merupakan salah satu alternatif sumberdaya untuk mengatasi krisis multi dimensi yang saat ini sedang melanda Indonesia. Di dalam laut, terdapat berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaaatkan bagi pembangunan bangsa.
Saat ini tingkat pemanfaatan laut di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan luas wilayah laut 5.8 juta km, 17.500 pulau serta 81 km garis pantai tropis terpanjang di dunia, ini merupakan satu kekayaan yang luar biasa yang tidak setiap negara dianugerahi. Namun demikian sampai saat ini pemanfaatan sumber daya kelautan masih sangat rendah.
Kontribusi ekonomi kelautan Indonesia hanya memberi sumbangan 20 persen terhadap GDP dengan nilai 28 milyar Dolar. Sebagai perbandingan Korea Selatan yang hanya memiliki panjang pantai 2.713 km, sektor kelautannya mampu memberi sumbangan sebanyak 37 persen terhadap GDP atau senilai 147 Milyar Dolar.
Kondisi-kondisi inilah yang digambarkan oleh Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri dalam mengisi kongres IPNU-IPPNU di Ruang Zaitun Asrama Haji Sukolilo. Warga NU yang pernah menjadi anak laut tersebut menginginkan agar para kader NU yang saat ini berada di IPNU-IPPNU mulai befikir tentang potensi laut tersebut untuk kepentingan bangsa.
Tidak tergarapnya potensi laut yang besar merupakan suatu kesalahan masa lalu yang harus segera diperbaiki. Akibat rendahnya wawasan kelautan, potensi besar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dengan tingkat investasi, teknologi, dan sarana prasarana yang rendah, hasil yang dicapai juga rendah.
Selain itu laut juga dipersepsikan sebagai keranjang sampah untuk membuang berbagai sampah yang memiliki tingkat pencemarah yang tinggi dan juga menghasilkan wajah ekonomi dualistik yang mana sebagian besar masyarakat pesisir (65%) masih miskin sedangkan yang sudah makmur kurang atau tidak memiliki kepedulian terhadap pihak lainnya.
Rohmin Dahuri berpendapat bagaimanapun juga globalisasi yang melanda dunia memaksa kita untuk harus memanfaakan seluruh potensi yang ada dan laut merupakan salah satu hal yang saat ini harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya.(mkf)
Saat ini tingkat pemanfaatan laut di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan luas wilayah laut 5.8 juta km, 17.500 pulau serta 81 km garis pantai tropis terpanjang di dunia, ini merupakan satu kekayaan yang luar biasa yang tidak setiap negara dianugerahi. Namun demikian sampai saat ini pemanfaatan sumber daya kelautan masih sangat rendah.
Kontribusi ekonomi kelautan Indonesia hanya memberi sumbangan 20 persen terhadap GDP dengan nilai 28 milyar Dolar. Sebagai perbandingan Korea Selatan yang hanya memiliki panjang pantai 2.713 km, sektor kelautannya mampu memberi sumbangan sebanyak 37 persen terhadap GDP atau senilai 147 Milyar Dolar.
Kondisi-kondisi inilah yang digambarkan oleh Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri dalam mengisi kongres IPNU-IPPNU di Ruang Zaitun Asrama Haji Sukolilo. Warga NU yang pernah menjadi anak laut tersebut menginginkan agar para kader NU yang saat ini berada di IPNU-IPPNU mulai befikir tentang potensi laut tersebut untuk kepentingan bangsa.
Tidak tergarapnya potensi laut yang besar merupakan suatu kesalahan masa lalu yang harus segera diperbaiki. Akibat rendahnya wawasan kelautan, potensi besar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dengan tingkat investasi, teknologi, dan sarana prasarana yang rendah, hasil yang dicapai juga rendah.
Selain itu laut juga dipersepsikan sebagai keranjang sampah untuk membuang berbagai sampah yang memiliki tingkat pencemarah yang tinggi dan juga menghasilkan wajah ekonomi dualistik yang mana sebagian besar masyarakat pesisir (65%) masih miskin sedangkan yang sudah makmur kurang atau tidak memiliki kepedulian terhadap pihak lainnya.
Rohmin Dahuri berpendapat bagaimanapun juga globalisasi yang melanda dunia memaksa kita untuk harus memanfaakan seluruh potensi yang ada dan laut merupakan salah satu hal yang saat ini harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya.(mkf)
Potensi Laut Indonesia Perlu Dikelola
“Masalah kelautan bukan hanya bagi Indonesia lima tahun ke depan, tetapi menyangkut masa depan Indonesia di masa yg akan datang,” ujar Hasjim Djalal.
Menurutnya, yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengelola potensi laut yang ada bagi pembangunan bangsa ini ke depannya, bukan meributkan masalah penjualan pulau yang belum jelas seluk beluknya.
Dia memberikan penjelasan, isu penjualan Pulau Makaroni, Siloinak dan Kandui juga pulau Jemur dianalogikan sebuah rumah yang dimilhki seseorang kemudian diamanatkan dengan prosedur resmi kepada orang lain untuk dikelola, tetapi sertifikat kepemilikan yang asli tetap anda pegang.
“Dengan demikian, secara de facto Rumah tersebut masih tetap menjadi milik anda yang orang lain tidak punya hak sama sekali untuk menjualnya teapi boleh mengambangkannnya dengan seizin pemilik. Jadi tidak mungkin negara kita menjual pulau-pulaunya,” Pakar hukum laut sekaligus mantan Dubes Indonesia untuk Kanada dan Jerman ini menandaskan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala sub direktorat perjanjian kewilayahan Deplu RI Dr Ibnu Wahyutomo mengatakan isu penjualan pulau tidaklah benar dan bangsa Indonesia tidak perlu khawatir karena pulau-pulau tersebut masih milik Indonesia, bukan milik bangsa lain.
“Adapun isu penjulan pulau Jemur, dia juga masih milik kita, Malaysia hanya ingin menjadikannya sebagai tempat pariwisata yang tentu saja harus dengan seizin kita dan harus melalui prosedur yang jelas,” tuturnya.
Ia menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana mengelola potensi kelautan Indonesia dengan baik dan mendatangkan keuntungan bagi negara. Dalam hal ini ia membri contoh tentang pengelolaan terumbu karang di laut-laut Indonesia yang nyaris punah.
Di sisi lain, guru besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto PhD mengimbau para generasi muda untuk mengkomunikasikan hal –hal penting menyangkut pengelolaan laut dan pentingnya pemahaman tentang Hukum Internasional.
“Pemahaman Hukum Internasional dan bagaimana aplikasinya dalam menangani masalah-masalah negara adalah yang terpenting,” ujarnya.
Menurutnya, yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengelola potensi laut yang ada bagi pembangunan bangsa ini ke depannya, bukan meributkan masalah penjualan pulau yang belum jelas seluk beluknya.
Dia memberikan penjelasan, isu penjualan Pulau Makaroni, Siloinak dan Kandui juga pulau Jemur dianalogikan sebuah rumah yang dimilhki seseorang kemudian diamanatkan dengan prosedur resmi kepada orang lain untuk dikelola, tetapi sertifikat kepemilikan yang asli tetap anda pegang.
“Dengan demikian, secara de facto Rumah tersebut masih tetap menjadi milik anda yang orang lain tidak punya hak sama sekali untuk menjualnya teapi boleh mengambangkannnya dengan seizin pemilik. Jadi tidak mungkin negara kita menjual pulau-pulaunya,” Pakar hukum laut sekaligus mantan Dubes Indonesia untuk Kanada dan Jerman ini menandaskan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala sub direktorat perjanjian kewilayahan Deplu RI Dr Ibnu Wahyutomo mengatakan isu penjualan pulau tidaklah benar dan bangsa Indonesia tidak perlu khawatir karena pulau-pulau tersebut masih milik Indonesia, bukan milik bangsa lain.
“Adapun isu penjulan pulau Jemur, dia juga masih milik kita, Malaysia hanya ingin menjadikannya sebagai tempat pariwisata yang tentu saja harus dengan seizin kita dan harus melalui prosedur yang jelas,” tuturnya.
Ia menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana mengelola potensi kelautan Indonesia dengan baik dan mendatangkan keuntungan bagi negara. Dalam hal ini ia membri contoh tentang pengelolaan terumbu karang di laut-laut Indonesia yang nyaris punah.
Di sisi lain, guru besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto PhD mengimbau para generasi muda untuk mengkomunikasikan hal –hal penting menyangkut pengelolaan laut dan pentingnya pemahaman tentang Hukum Internasional.
“Pemahaman Hukum Internasional dan bagaimana aplikasinya dalam menangani masalah-masalah negara adalah yang terpenting,” ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)